© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Musik, Pandemi, Politik

Satu tahun belakangan ini, saat lonceng pandemi Covid-19 ditalu pemerintah dari Ibu Kota, musik dalam posisi menunggu politik. Dan, selalu demikian. Apalagi, jika berkaca pada konser musik yang bertahun-tahun saya gelar bersama bendera perusahaan saya, Rajawali Indonesia Communication.

Bahkan, sehari sebelum Hari Musik Nasional tiba, saya bersama rekan-rekan pegiat panggung musik Indonesia tetap bersetia menunggu keputusan politik itu.

Kemenparekraf di bawah komando Menteri Sandiaga Uno bergerak cepat merespons surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang kami kirimkan bersama 14 asosiasi yang selama ini bergiat di event dengan mempertemukan kami para asosiasi dengan Kapolri, Satgas Covid Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan 8 Maret yang dilaksanakan secara offline dan daring dihadiri juga oleh 34 Kapolda dan 34 Kepala Dinas Pariwisata.

Angin segar perizinan konser offline sedang berembus pelan tapi pasti.

Saya tidak perlu membeberkan apa isi pertemuan itu. Yang saya beri garis tebal di sini adalah selamanya musik berada di belakang politik.

Perlu diinsyafi, semua yang melibatkan keputusan pemerintah adalah politik. Perizinan itu domain politik (polisi). Dan, tidak ada segala bentuk keramaian musik (konser) yang tidak mengajukan dan mengantongi surat izin.

Pajak itu domain politik (Kementerian Keuangan). Tidak ada satu pun industri hiburan (musik) yang lolos dari tagihan pajak.

Selamanya seperti itu. Musik tidak pernah bisa berjalan di depan. Ia selalu dua atau empat langkah di belakang politik.

Secarik surat izin itu terlihat sederhana. Sangat sederhana. Hanya selembar kertas dalam amplop atau map. Namun, tanpa secarik surat sederhana itu, seluruh kerja detail yang melelahkan mempersiapkan pertunjukan musik bisa sirna dan batal dalam sekejap saat secarik kertas izin tidak keluar oleh aparatur keamanan di sebuah kota.

Pengalaman saya menunjukkan, sebelum semuanya repot mengurusi detail daftar para pengisi panggung dan tetek-bengek artistik, yang dilakukan di awal-awal justru memastikan keluarnya surat sakti itu, surat politik itu.

Surat tagihan pajak itu juga kertas biasa dan sangat sederhana. Namun, jika manajemen perusahaan tidak berhati-hati dalam memperlakukannya bisa-bisa menjadi senjata pembunuh tanpa letusan pada suatu hari yang tidak dinyana datangnya.

Demikianlah bagaimana dominannya politik itu dalam pertunjukan kesenian kita. Hari Musik Nasional, misalnya, benar adanya diinsiasi oleh musisi. Benar pula adanya seniman musik yang menginisiasi Ambon menjadi kota musik. Namun, politiklah yang memutuskan. Tanpa tanda tangan Bu Mega saat menjadi Presiden, tidak ada hari musik, tidak ada ramai-ramai mengingat dan merefleksikan musik Indonesia dalam setahun mutakhir.

Sebaliknya, politik juga membutuhkan musik. Di semua langgam kekuasaan, musik selalu dipakai untuk “legitimasi”. Yang paling mencolok saat datang momentum pesta politik bernama pemilu. Panggung kampanye tanpa musik adalah mimbar yang membosankan. Musik menjadi pemantik datangnya massa. terkadang hanya datang untuk musik, bukan politik. Di situlah politik menyusup.

Nyaris semua legenda musik Indonesia yang sampai saat ini masih segar bugar pernah mengalami bagaimana bersiasat dan berkomunikasi dengan politik.

Saya menyebut nama Titiek Puspa. Di usianya yang sudah sangat sepuh, tetapi masih enerjik, kita bisa mendapatkan cerita yang tiada habisnya bagaimana bersiasat dan berkegiatan di belakang tirai politik yang dominan. Mulai dari kisah menjadi penyanyi istana di masa Sukarno, relasi dekatnya dengan Ibu Tien Soeharto dalam bingkai Taman Mini Indonesia Indah, berkampanye untuk partai pemerintah, hingga terlibat dalam dukung-mendukung paslon pemimpin negeri.

Pada hari-hari terakhir kampanye, Bapak Joko Widodo menggelar kampanye pada 2014. Panggung raksasa didirikan oleh ratusan musisi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, majalah musik Rolling Stone (Indonesia) mengeluarkan edisi “politik musik” dengan gambar Jokowi.

Itu pembuktian bahwa musik dan politik terus-menerus berhubungan. Di pemilu, musik biasanya dilamar politik. Namun, pada bulan-bulan biasa–dan harinya lebih banyak–musik biasanya berdiri di saf belakang politik; menunggu dan membiasakan diri hidup senormal mungkin.

Dan, setahun belakangan, tahun-tahun pandemi yang abnormal, musik bukan saja berada di saf belakang, melainkan hidup mirip doa. Terdengar lamat dan syahdu di indera dengar, tetapi tidak pernah hadir fisiknya. Panggungnya sudah roboh. Musisi hanya bisa disentuh lewat jempol, didengar dengan bantuan headset.

Semuanya dengan alasan pandemi. Dalih itu oleh para musisi yang sedang bersembunyi di “goa hira” diterima tanpa reserve dengan alasan keselamatan kesehatan manusia di atas segalanya.

Namun, si musik sangat kaget ketika pemilu kepala daerah (pilkada) bisa dilangsungkan di tengah grafik eksponensial penyebaran virus sedang panjat tebing. Yang membikin kaget, pemilu memilih kepala daerah ini sama sekali tidak ada musik.

Musik yang biasanya membayangi politik ke mana perginya, terutama sekali saat momen-momen krusial semacam pemilu, mesti gigit jari.

Politik betul-betul sudah meninggalkan musik dan memilih primadona lain? Saya tidak yakin. Sebab, karakter yang umum dari musik, terutama yang dipanggul musisi-musisi “apolitis”, bersetia menunggu dipanggil. Tanpa politik, musik masuk angin.

Apalagi, hanya sedikit musisi yang mau jatuh miskin dan umumnya para troubadour yang teramat minoritas jumlahnya dalam ekosistem musik kita. Mereka adalah penyeimbang dan peniup terompet Israfil saat politik berkhianat atas marwah konstitusi yang menjaga adab kita dalam melangsungkan praktik kenegaraan.

Istilah musisi troubadour yang “meniup terompet Israfil” itu saya ambil dalam satu paragraf penting yang dituliskan tokoh sufi asal India yang sangat terkenal di Eropa, terutama Prancis, yakni Hazrat Inayat Khan.

Dalam buku Dimensi Mistik Musik dan Bunyi (edisi Indonesia yang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan saya, Pustaka Sufi), ia membagi bunyi dalam dua ranah. Salah satunya adalah bunyi yang bisa merusak, yakni suara terompet Israfil, raungan sangkakala mengakhiri yang fana di atas bumi.

Dalam konteks topik ini, saya menafsirkan bahwa terompet sangkakala itu datang dari troubadour yang masih belum tampak betul dalam politik polarisasi seperti yang masih kita rasakan saat ini. Ia adalah penginterupsi dan pembikin barrier. Ia penarik jeda ketika ada yang khianat di antara hubungan musik dan politik.

Lalu?

Pak/Bu Politik, kami selalu padamu. Mari duduk bersama. Seperti yang dulu-dulu lagi. Selamat Hari Musik, insan pandemi!

————

NOTE:

1. Esai ini pertama kali diterbitkan Detik.com, 9 Maret 2021

2. Pict: Jonathan Velasquez/@jonathanvez

Share this:
Top